Hukum Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 41

Hukum Agraria
merupakan keseluruhan kaidah-kaidah hukum, baik tertulis maupun tidak tetulis
yang mengatur tentang agraria. Pengertian agraria meliputi bumi, air, dan
kekayaan alam yang terkandung didalamnya, bahkan dalam batas-batas yang
ditentukan juga ruang angkasa. Pada tanggal 24 September 1960 Indonesia
mengeluarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 melalui Lembaran Negara 1960 Nomor
104, yaitu undang-undang yang mengatur tentang agraria dan diberi nama Undang-Undang
Pokok Agraria (UUPA). Undang-undang ini lahir dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945
dan dibuat dengan tujuan agar memberi kepastian hukum mengenai hak-hak tanah untuk
mewujudkan kemakmuran, kebahagiaan, keadilan bagi rakyat dan negara.

Namun
pada kenyataannya undang-undang tersebut tidak mewujudkan kemakmuran dan
keadilan bagi rakyat dan negara. Hal ini disebakan karena adanya peraturan baru
yang bertentangan dibawah UUPA. Misalnya dengan dikeluarkannya Undang-Undang
No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan. Dalam peraturan tersebut menambahkan ketentuan baru dalam Bab
Penutup Pasal 83 (a) dan Pasal 83 (b). Pasal 83 (a) berbunyi “semua perizinan
atau perjanjian di bidang pertambangan di kawasan hutan yang telah ada sebelum
berlakunya Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dinyatakan tetap
berlaku sampai berakhirnya izin atau perjanjian dimaksud”, sedangkan Pasal 83
(b) berbunyi “pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 83 (a) ditetapkan dengan Keputusan Presiden”. Peraturan tersebut telah
ditetapkan melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan
Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pada masa kepemimpinan
presiden Megawati terdapat 150 perusahaan pertambangan menuntut  agar diperbolehkan beroperasi di kawasan
hutan lindung. Dengan peraturan yang telah ditetapkan dapat dijadikan celah, terdapat
beberapa perusahaan yang diberikan izin untuk menambang secara terbuka di hutan
lindung. Padahal dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Pasal 38 (b) tidak
diperbolehkan melakukan penambangan terhadap hutan lindung secara terbuka. Akibatnya
jumlah hutan lindung di Indonesia semakin berkurang karena penebangan liar,
pembukaan lahan perkebunan, dan industri tambang yang mengalihfungsikan serta
merusak stuktur hutan tersebut. Secara tidak langsung peraturan tersebut juga
melanggar UUPA Pasal 18, karena pengelolaan hutan dan lahan hanya untuk kepentingan tertentu saja
dengan mengabaikan kepentingan masyarakat, sehingga dapat mengorbankan kehidupan
masyarakat pedesaan, adat, dan lainnya. Bisa diambil kesimpulan bahwa kedudukan UUPA sudah
sedikit terkikis karena banyaknya peraturan dibawahnya yang saling bertentangan. Untuk itu, sebaiknya perlu dihentikan
pengikisan UUPA melalui peraturan perundang-undangan yang mengabaikan konsep dasar UUPA .

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now